Kepoin bersama kepo yuks
FOLLOWIndeks

Pemerintah Hendak Hapus Subsidi BBM dan Listrik

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan akan membatalkan kebijakan subsidi BBM dan listrik. Untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran masa depan dapat lebih efisien dan efektif.

“Tentu saja, kita perlu mendorong pengeluaran yang produktif. Kita harus memiliki pendapat umum bahwa subsidi tidak efektif. Subsidi BBM, listrik susbdi tidak efektif, ” kata rofianto Kurniawan, Direktur cadangan APBN Kementerian Keuangan pada konsultasi publik APBN 2023RII, Senin (25/7/2022).

Rofianto menekankan bahwa pemerintah wajib secara bertahap mengembalikan harga komoditas ke harga ekonomi.

“Subsidi ditujukan untuk orang miskin dan miskin. Masyarakat yang bisa, tidak perlu menerima subsidi selama berada di sana, ” katanya.

Sedangkan untuk belanja, tambahnya, pemerintah harus meningkatkan efisiensi belanja publik. “pengeluaran tidak menurun, ketika pendapatan meningkat, tampaknya, itu yang kami khawatirkan,” tambahnya.

Artinya, menurut dia, pemerintah masih berusaha untuk menghemat pengeluaran APBN. Hal ini dikonfirmasi ketika negara diserang pandemi Covid-2021-19 pada 2020-2022, dan pengeluaran anggaran dihemat untuk memprediksi berbagai ketidakpastian.

Ini termasuk bereaksi / memperkuat pemulihan ekonomi dalam menghadapi situasi krisis saat ini, seperti konflik geopolitik, kenaikan harga komoditas, pengetatan suku bunga dasar.

“Kita semua harus memprediksinya. Terlepas dari kenyataan bahwa anggaran negara kita mengikuti hukum 2/2020, pada tahun 2023 (defisit) itu harus kembali di bawah 3%. Dari 2021 hingga 2022, kita dapat meningkatkan defisit menjadi lebih dari 3%.”

“Kami tahu, tapi pendapatan kami sangat rendah. Pada tahun 2020, kami mengalami penurunan pendapatan. Namun di sisi lain, saat berbelanja, kita perlu fokus. Uang itu diarahkan untuk memerangi pandemi, ” katanya.

Source : Liputan6